Pertamina Jalankan Kebijakan Pembatasan Solar dan Premium

 

 

JAKARTA  – Sesuai dengan Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi, akan mulai mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Solar mulai 1 Agustus 2014.

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 telah disahkan, dimana volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, maka BPH Migas telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembatasan Solar dan Premium agar kuota 46 juta KL bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014.

 

Sebagai salah satu badan usaha penyalur, Pertamina menjalankan kebijakan tersebut yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2014, dimana seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual Solar bersubsidi.

 

Selengkapnya...

Tim Transisi Jokowi-JK Masih Kaji Hitungan Kenaikan Harga BBM Subsidi

 Jakarta -Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK masih mengkaji opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kajian juga meliputi soal besaran kenaikan harganya.

"Ya memang kajian-kajiannya dilakukan, tapi keputusan belum diambil begitupun juga kewenangan secara penuh oleh presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (25/8/2014)

Hasto mengatakan, selain pembahasan opsi soal subsidi BBM, kantor transisi juga menyiapkan program-program terkait janji kampanye Jokowi-JK yang harus dipercepat. 

"Implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, termasuk juga bagaimana program-program perumahan rakyat yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, pembedahan kampung-kampung deret sebagainya itu akan dijalankan dan ruang fiskal itu akan tersedia," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Staf Tim Kantor Transisi Rini Soemarno menambahkan timnya belum bisa memberikan rincian soal opsi kenaikan harga BBM termasuk soal besaran kenaikannya.

"Kita belum bisa memberikan secara detil hitungan-hitungannya karena masih ada opsi-opsi yang tentunya yang akan menjadi keputusan Bapak Jokowi dan JK," katanya.

Rini juga mengatakan, belum bisa memastikan soal angka ideal subsidi BBM. Tahun ini dari volume BBM subsidi 46 juta kilo liter, anggarannya Rp 246,5 triliun

Selengkapnya...